Investasi ratusan triliun yang seharusnya menjadi dorongan besar bagi pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia terhambat oleh ulah oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam praktik premanisme. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan, ulah oknum-oknum tersebut menghambat upaya besar dalam mendatangkan investasi strategis yang dapat meningkatkan perekonomian nasional.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan bahwa permasalahan ini berkaitan dengan keberadaan ormas yang mengganggu jalannya investasi, terutama dalam industri manufaktur.
Sebagai respons terhadap hal tersebut, Kemenperin telah berusaha memastikan beberapa sektor industri strategis masuk dalam kategori objek vital yang mendapatkan pengamanan dari aparat kepolisian. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan menjaga kelancaran proses investasi.
“Investasi ratusan triliun di sektor manufaktur sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, kami menerima laporan bahwa adanya ormas-ormas yang berusaha menghambat proses investasi ini,” ujar Febri di Jakarta, Selasa (11/2).
Lebih lanjut, Febri menambahkan bahwa keterlibatan oknum-oknum tersebut dalam praktik pungutan liar (pungli) pada pembangunan pabrik baru juga turut meningkatkan biaya investasi yang tidak perlu. Fenomena ini menambah tantangan bagi pengusaha yang ingin membangun pabrik baru dan mengembangkan industrinya di Indonesia.
Pembahasan Isu Besar Gagalnya Investasi Ratusan Triliun oleh Premanisme Ormas
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar turut menyoroti isu ini dalam Dialog Nasional HKI di Kemenperin, Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa banyak ormas yang meminta “jatah” dalam pengelolaan limbah dan bahan baku industri, termasuk material sisa yang diolah oleh premanisme di kawasan industri.
“Rebutan limbah ekonomis yang seharusnya dikelola dengan benar, kini justru menjadi ladang pungli yang merugikan pengusaha,” tegas Sanny.
Kemenperin berharap aparat penegak hukum dapat lebih aktif dalam memberikan keamanan dan kepastian hukum, yang sangat diperlukan untuk menurunkan biaya-biaya tidak sah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Demikian informasi seputar investasi ratusan triliun. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Ollowearables.Com.
